PASURUAN, pojoktelu.com
Pemerintah Kecamatan Gempol menunjukkan komitmennya dalam membangun desa yang adaptif dan profesional. Melalui kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2026.
Kegiatan bimtek yang dilaksanakan di Trawas, Mojokerto. Menitikberatkan pada transformasi digital, tata kelola akuntabel, sera penguatan kepemimpinan desa. Jumat,(12/02/26).
Pada kegiatan tersebut turut dihadiri oleh dua narasumber yaitu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, Diano Vela Fery Santoso, dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, serta dihadiri oleh Camat Gempol, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, serta Kaur Keuangan Desa-se-Kecamatan Gempol.
Di sesi pertama, Diano Vela Fery memaparkan bahwa penguatan desa tidak cukup dengan regulasi saja. Tetapi juga harus sejalan perubahan pola pikir aparatur. Desa harus bergerak dari administratif menuju pola pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada potensi ekonomi.
"Aparatur Desa memliki semangat kewirausahaan (entrepreneur spirit) mampu melihat potensi lokal sebagai aset produktif serta memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Digitalisasi menjadi kunci agar desa tidak tertinggal di era transformasi birokrasi," ujarnya.
Pemerintah Desa harus melek digital pelayanan publik dan harus berbasis aplikasi. Karena implementasi desa digital merupakan salah satu inisiatif lama Bupati Pasuruan yang saat ini mulai di wujudkan secara bertahap.
Lebih lanjut, untuk aspek tata kelola keuangan desa juga menjadi sorotan pengelolaan dana desa harus transparan, berbasis regulasi, sekaligus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan RPJMD Kabupaten.
"Melalui penguatan kapasitas ini, kami berharap aparatur Kecamatan Gempol semakin siap memghadapi tantangan pembangunan. Sekaligus mampu menjadikan anggaran desa sebagai instrumen nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sementara di sesi kedua, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat. Terkait penggunaan dana desa 2026 menjadi topik yang menarik dalam pelaksanaan bimtek tersebut.
Menurutnya, berkurangnya dana desa tak lepas dengan adanya sejumlah kewajiban pembiayaan baru. Salah satunya untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibebankan hingga 64 persen kepada desa. Terkait alokasi ketahanan pangan sebesar 20 persen seta BLT 15 persen, membuat total kewajiabn anggaran hampir menyentuh 99 persen.
"Untuk insentif guru BTQ dan lainnya di tahun ini tidak bisa di anggarkan dan tanpa sosialisasi. Nanti kesannya kepala desa yang menghapus padahal ruang fiskalnya memang sangatlah sempit," jelasnya.
Untuk polemik Gerai KDMP yang banyak dikeluhkan oleh kepala desa, dirinya sudah menyampaikan aspirasi tersebut termasuk ke Dandim 0819/Pasuruan. Salah satu sorotan adalah minimnya pelibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan program.
"Kami yakin bahwa pembangunan gerai KDMP diserahkan ke desa anggarannya tidak sampai Rp1,5 miliar. Tapi mau bagaimana lagi ini sudah menjadi kebijakan pusat," terangnya.
Selain itu, untuk Bantuan Keuangan (BK) yang dulunya terbatas. kedepan, disebutkan akan bisa mengakomodasi lebih banyak pos kegiatan seperti jalan usaha tani dan paving jalan lingkungan
Samsul Hidayat mengungkapkan jika dirinya bersama Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, juga sempat menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk mempertanyakan alasan pengurangan dana transfer daerah.
Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa pengurangan dilakukan karena di sejumlah daerah masih banyak dana menganggur, bahkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai triliunan rupiah.
"Kata pak menteri, kalau triwulan pertama penyerapan signifika. Insyallah dana transfer daerah bisa dikembalikan lagi," tuturnya.
