PASURUAN, pojoktelu.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Pasuruan sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, pada Jumat (28/5/2026).
Usai menerima penghargaan, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas konsistensi jajarannya. Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini berhasil dijaga dengan baik.
"Syukur alhamdulillah, Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut.
Menurut Mas Rusdi, capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi solid di seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia mengapresiasi komitmen penuh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjaga transparansi anggaran.
"Ini hasil kekompakan semua pihak. Semua OPD, dari pimpinan hingga staf, sangat kompak melaksanakan pengelolaan keuangan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab," jelasnya.
Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif di atas kertas. Predikat ini adalah cerminan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Capaian ini diharapkan menjadi lecutan motivasi bagi seluruh OPD untuk terus memacu kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Semoga raihan ini menjadi pelecut semangat bagi Pemkab Pasuruan untuk terus menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Mas Rusdi menekankan, Pemkab Pasuruan berkomitmen memastikan setiap rupiah dalam APBD tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Pemanfaatan anggaran akan terus diprioritaskan pada sektor-sektor vital.
"Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi daerah. Semua harus memberikan dampak positif yang nyata bagi warga," pungkasnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat memberikan apresiasi tinggi atas capaian ini. Menurutnya, mempertahankan WTP selama 13 tahun bukanlah hal yang mudah dan membuktikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
"Ini prestasi luar biasa. Opini WTP bukan hanya penghargaan, tetapi bukti pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas," kata Samsul.
Samsul menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Hal ini demi memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
"Ke depan, capaian ini harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Yang terpenting, manfaat APBD benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Pasuruan," tuturnya.
