SIDOARJO, pojoktelu.com
Sebanyak 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi menjalani mutasi dan promosi. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (12/8/2026).
Dalam arahannya, Bupati Subandi menekankan tugas besar yang harus diemban para kepala sekolah, yakni memastikan seluruh anak di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali.
"Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Setiap potensi anak di sini harus mendapat kesempatan setara untuk berkembang," tegas Subandi di hadapan ratusan kepala sekolah serta jajaran pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo.
Atas nama Pemkab Sidoarjo, Subandi mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dikukuhkan. Ia berpesan agar jabatan baru ini dijadikan ruang pengabdian nyata, bukan tempat untuk mencari kenyamanan materi maupun posisi.
"Bapak dan Ibu sekalian, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi struktural. Ini adalah amanah besar sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan mutu pendidikan," cetusnya.
Ia menambahkan, sekolah yang maju lahir dari kepemimpinan yang adaptif dan mampu menggerakkan para guru. Sektor pendidikan memegang peran vital dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2025–2030, yaitu “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Bupati Subandi juga meminta komitmen penuh dari seluruh kepala sekolah untuk menyukseskan program prioritas daerah, salah satunya penyaluran 20.000 beasiswa pendidikan.
Selain masalah beasiswa, Subandi memberikan atensi khusus terkait pelaksanaan kegiatan Outdoor Learning (ODL) atau pembelajaran di luar kelas. Ia mewanti-wanti para kepala sekolah agar lebih bijak dan melihat kondisi finansial wali murid agar tidak memicu kesenjangan sosial.
"Saya sering kasihan kalau melihat ODL dilaksanakan terlalu jauh, sementara ada anak yang tidak mampu. Ini memicu kesenjangan di sekolah. Tolong dikelola dengan baik, pelaksanaan ODL cukup di dalam daerah atau di wilayah Provinsi Jawa Timur saja. Yang penting esensi belajarnya dapat dan terjangkau," imbaunya.
Terkait program bantuan revitalisasi gedung sekolah dari pemerintah pusat, Subandi mengingatkan para kepala sekolah baru agar cermat dalam proses pengelolaan anggaran swakelola. Pihaknya berharap pengerjaan fisik bangunan harus berjalan transparan, menjaga komunikasi yang baik dengan kontraktor, dan wajib sesuai dengan spesifikasi (spek) teknis yang ditentukan.
Untuk mengantisipasi kesalahan administrasi maupun fisik yang berpotensi menyeret kepala sekolah ke ranah hukum, Pemkab Sidoarjo menginstruksikan Inspektorat daerah untuk melakukan pengawalan ketat.
"Silakan Pak Inspektur berikan pendampingan melekat. Saya ingin teman-teman kepala sekolah ini betul-betul dikawal dalam program perbaikan fasilitas sekolah. Pengerjaan harus selesai dengan baik tanpa menyisakan masalah dengan Aparat Penegak Hukum (APH)," tandasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Subandi menggaransi bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah kali ini bersih dari praktik "titipan" maupun politik uang. Ia memastikan 100 persen proses seleksi berjalan bersih tanpa ada gratifikasi.Sanksi tegas tanpa pandang bulu pun disiapkan jika di kemudian hari ditemukan adanya praktik transaksional dalam pengukuhan jabatan ini.
“Kalau sampai terbukti ada gratifikasi, sanksinya tegas: akan kita berhentikan secara tidak hormat, baik sebagai ASN maupun sebagai guru. Ini penting karena Panjenengan semua adalah fondasi pembangun generasi bangsa,” tegas Bupati.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Netti Lastiningsih, merinci dari total 254 kepala sekolah yang dikukuhkan, untuk tingkat SD negeri terdapat 90 orang yang mendapat promosi jabatan, sedangkan sisanya merupakan rotasi tempat kerja. Untuk tingkat SMP negeri, tercatat ada 12 orang mendapatkan promosi jabatan dan 15 orang menjalani mutasi antar-sekolah.
Netti meyakinkan bahwa seluruh proses pemilihan ini berjalan objektif melalui aplikasi SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan) dari Kemendikdasmen serta sistem dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Semua tahapan mulai seleksi administrasi, wawancara, hingga penilaian oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dipimpin Ibu Sekda dilakukan transparan. Setelah proses sinkronisasi aplikasi selesai dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN turun, barulah proses pengukuhan ini bisa dilaksanakan hari ini," pungkas Netti.
