SIDOARJO – Penanganan insiden dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Sidoarjo, memasuki tahap yang tak kalah penting: memastikan para santri benar-benar pulih, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis.
Setelah ratusan santri mengalami keluhan kesehatan dan mendapat perawatan medis, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan kini melakukan rapid asesmen kesehatan jiwa terhadap 59 santri.
Asesmen dilakukan Kamis (3/9/2026) oleh Dinkes Sidoarjo bersama Tim Kesehatan Jiwa Puskesmas Tanggulangin dan Tim Puskesmas Jabon. Langkah ini ditujukan untuk mendeteksi lebih awal kondisi psikologis santri sekaligus menentukan apakah diperlukan pendampingan lanjutan.
Langkah tersebut menjadi penting karena pemulihan setelah sebuah peristiwa yang membuat banyak anak harus mendapat perawatan tidak selalu berhenti ketika kondisi fisik membaik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri menempatkan dukungan psikologis awal sebagai salah satu bentuk bantuan bagi orang yang mengalami tekanan setelah peristiwa yang sangat mengganggu. Pendekatannya menekankan rasa aman, dukungan, martabat, serta kebutuhan masing-masing korban.
Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, MKes mengatakan, rapid asesmen dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan jiwa para santri setelah insiden tersebut.
“Kami ingin memastikan kesehatan jiwa para santri juga mendapatkan perhatian. Melalui rapid asesmen ini, kami mendeteksi awal untuk mendampingi mereka apabila ada santri yang membutuhkan dukungan lebih lanjut,” ujar Lakhsmie.
Bukan Sekadar Ditanya, Santri Diberi Ruang Bercerita. Pendekatan yang digunakan Dinkes tidak semata-mata mencari ada atau tidaknya gangguan psikologis. Para santri juga diberikan ruang untuk mengungkapkan kondisi dan perasaan yang mereka alami setelah kejadian.
Lakhsmie mengatakan pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam proses pendampingan.
“Kami tidak hanya melihat kondisi fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Anak-anak perlu mendapatkan rasa aman dan dukungan setelah mengalami situasi seperti ini,” katanya.
Menurut dia, hasil asesmen nantinya menjadi dasar untuk menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan. Jika ditemukan santri yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, penanganan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Jika dari hasil asesmen ditemukan santri yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, tentu akan dilakukan penanganan sesuai kebutuhannya,” lanjutnya.
Pendampingan juga tidak dipusatkan hanya di lokasi pesantren tempat para santri bersekolah. Tim kesehatan melakukan asesmen di dua lokasi, yakni Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi.
Pola tersebut dilakukan karena Pondok Pesantren Manba’ul Hikam di Balongdowo menjadi tempat tinggal sebagian santri yang bersekolah di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam Putat, Tanggulangin.
“Jadi, kami memberikan pendampingan di kedua tempat itu agar asesmen dan perhatian terhadap kondisi kesehatan jiwa santri dapat dilakukan secara menyeluruh,” jelas Lakhsmie.
Insiden yang menjadi perhatian tersebut terjadi setelah para santri mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin.
Data yang berkembang pada Kamis (3/9/2026) menunjukkan jumlah korban mencapai ratusan. Laporan terbaru menyebut 516 santri dan siswa terdampak, sementara puluhan korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit.
SPPG Kalitengah yang memasok makanan tersebut juga telah dihentikan sementara operasionalnya untuk kepentingan evaluasi dan investigasi. Sebelumnya, SPPG tersebut diketahui memasok sekitar 2.800 porsi MBG per hari kepada 19 sekolah, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke Pondok Pesantren Manba’ul Hikam.
Pada perkembangan terbaru, Badan Gizi Nasional menyebut adanya ketidakdisiplinan dalam prosedur pendistribusian makanan, khususnya terkait batas waktu dari proses memasak hingga makanan dibagikan. Namun, proses investigasi tetap menjadi dasar untuk memastikan penyebab insiden tersebut.
Di tengah proses penelusuran penyebab itu, Pemkab Sidoarjo memilih memastikan satu hal lain tidak terlewat: pemulihan para korban.
Bagi Dinkes, kondisi santri yang telah kembali dari rumah sakit bukan berarti seluruh persoalan selesai. Asesmen kesehatan jiwa menjadi bagian dari upaya memastikan mereka dapat kembali ke lingkungan pendidikan dan pesantren dengan kondisi yang aman dan nyaman.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan pascainsiden tidak hanya berorientasi pada pertanyaan apakah korban sudah sembuh secara fisik, tetapi juga apakah mereka telah memperoleh dukungan yang cukup untuk kembali menjalani aktivitas belajar dan kehidupan keagamaan seperti sebelumnya.(Tom)
