Pasuruan, Pojok Telu
Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasuruan dapat terwujud jika ada dukungan dan sinergi dari semua Perangkat Daerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Mujib Imron dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (15/3/2022).
Adalah kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan sistem KLA. Secara otomatis, hal itu sudah barang tentu menjadi tanggung jawab semua OPD terkait.
“Masalah anak ini tidak hanya tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinkes saja. Tapi juga melibatkan banyak OPD. Termasuk upaya menekan angka stunting di dalamnya. Kasih Bersanding Mesra bagian dari mewujudkan KLA. Berarti kita wajib menyukseskannya,” terangnya di hadapan peserta Rakor KLA.
Maka dari itu, menurut hemat Wakil Bupati, dibutuhkan sebuah gerakan yang harus terstruktur dan tersistem. Berikut dilengkapi dengan payung hukumnya. Hal tersebut melengkapi dari aturan sebelumnya yang menyebutkan bahwa seorang anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Sehingga dapat hidup dengan standart kehidupan bermartabat unggul serta terhindar dari kekerasan seksual dan lainnya.
“Pemda berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional terkait perlindungan anak. UU organiknya adalah UU no 35 th 2014 juga ada Permen No 2. Yang harus diwujudkan melalui komitmen Pemerintah Daerah, membangun KLA,” terangnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati kembali menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Rakor KLA Tahun 2022 lebih kepada upaya evaluasi terhadap upaya Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan KLA. Harapannya, pelaksanaan ke depannya lebih maksimal.
“Kita disini bukan untuk mempersiapkan lomba, bagaimana KLA Kabupaten Pasuruan. Tapi untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangannya. Karena dari hasil monitoring di lapangan, masih banyak data-data yang belum masuk dari OPD lainnya. Karenanya, forum ini mari kita manfaatkan betul untuk menyempurnakan bagaimana KLA di Kabupaten Pasuruan,” ujar Wakil Bupati dengan nada optimis.
Di sisi lain, Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini tersebut juga berharap ada sinergitas dari sektor swasta dalam menyukseskan KLA di Kabupaten Pasuruan. Bahu-membahu bersama OPD terkait untuk meninjau dan mengevaluasi kembali kekurangan upaya perwujudannya yang harus segera dipenuhi.
“Indikator KLA, pembangunan harus dilihat indikatornya apa. Kinerja kita menghasilkan apa bisa dilihat dari masing-masing OPD, masuk cluster mana. Secara kelembagaan sudah barang tentu menjadi kewajiban kita untuk menelaah KLA.
Bagaimana keterlibatan dunia usaha. Baik Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja bisa menelaah kembali, mana yang ada kekurangannya harus segera dipenuhi. Akta kelahiran dan kartu Identitas Anak, misalnya. Itu harus disosialisasikan ke masyarakat juga,” pungkasnya. (Ony/Eka).
