Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Wabup, Instruksikan TPID Kabupaten Pasuruan Tekan Laju Inflasi

Kamis, 31 Maret 2022 | Maret 31, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-03-31T18:47:05Z

                Gus Mujib imron

Pasuruan, Pojok Telu.
Menjelang bulan suci Ramadhan 1443 H yang sudah di depan mata, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi. Tujuannya agar tidak mengalami peningkatan yang jelas akan berdampak terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Maka dari itu, pada saat menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menginstruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah supaya jangan sampai terjadi inflasi di Kabupaten Pasuruan. Meskipun memang berdasarkan data dari Presiden RI terkait inflasi di tanah air disebutkan masih terkendali di angka 2,06 persen.

“TPID Kabupaten Pasuruan sangat kita harapkan punya solusi konkret waktu menggelar pertemuan ini. Mudah-mudahan di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi inflasi. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadhan,” serunya.

Di samping itu, Wakil Bupati berharap, forum koordinasi TPID tersebut menghasilkan langkah konkret sekaligus solusi. Khususnya dalam rangka memantapkan koordinasi dan kebijakan yang akan diambil. Berikut mitigasi dampak normalisasi kebijakan yang juga perlu dipikirkan matang, menyesuaikan dengan liquiditas global.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menambahkan bahwa hal utama yang juga harus diperhatikan adalah terkait pendistribusian dan ketersediaan pasokan pangan. Oleh karena itu harus benar-benar diamankan sesegera mungkin, terlebih saat mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Termasuk menjaga agar inflasi kelompok bahan pangan tetap stabil dalam kisaran 3-5 persen.

Di akhir arahannya, Wakil Bupati meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memperkuat sinergi serta komunikasi. Hal itu perlu diimplementasikan dalam menjalankan kebijakan guna  mendukung pengelolaan inflasi di masyarakat.

“Yang juga tidak kalah pentingnya, langkah-langkah pengendalian inflasi. Bagaimana penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Daerah. Sehingga di TPID harus ada Biro Perekonomian, dimana ini konsekuensi sentralisasi,” pungkasnya. (Ony/Eka)

×
Berita Terbaru Update