Pasuruan, Pojok Telu
Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperjuangkan nasib para guru maupun tenaga kependidikan yang hingga kini masih belum sejahtera.
Perjuangan ini diperlihatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron (Gus Mujib) saat diundang oleh Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Formasi GTK-PPPK 2022 terkait Evaluasi hasil seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian formasi GTK PPPK, di Gedung DPR RI, Senin (04/04/2022).
Di hadapan Ketua Komisi X beserta pimpinan dan anggota lainnya, Gus Mujib mengatakan, permasalahan guru di Kabupaten Pasuruan cukup kompleks. Hingga kini masih banyak guru maupun tenaga kependidikan lainnya yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun masih berstatus non PNS alias honorer/sokwan.
Belum lagi mereka yang juga belum bersertifikasi ditambah usia yang sudah di atas 35 tahun, jelas tak bisa lagi mengikuti ujian menjadi CPNS. Ada pula guru PAUD yang berprestasi namun terkendala status pendidikan yang masih lulusan SMA dan permasalahan lainnya.
Dari fakta inilah, ia meminta kepada Komisi X DPR RI agar bisa memberikan angin segar berupa usulan penyediaan anggaran kepada Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kabupaten Pasuruan.
"Banyak sekali permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Ada guru yang sudah lama mengabdi, tapi sertifikasi gak masuk. Belum lagi tidak bisa masuk CPNS karena usianya di atas 35 tahun. Inilah yang harus diperjuangkan. Karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang perannya penting dalam mencerdaskan masa depan bangsa," katanya.
Dijelaskannya, Pemerintah memang sudah membuka rekruitmen PPPK guru di Kabupaten Pasuruan. Hanya saja, dari kuota yang diberikan, jumlahnya masih belum sebanding dengan banyaknya guru non PNS.
Selain itu, dari kuota PPPK guru yang diberikan untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak 2276 orang, jumlah yang lolos sebanyak 1229. Artinya masih banyak yang tidak lolos. Sehingga mau tak mau harus bisa bertahan dengan gaji sesuai statusnya.
Dari hasil ini, maka Gus Mujib berharap kepada Pemerintah Pusat untuk kembali membuka rekruitmen PPPK sebanyak-banyaknya untuk Kabupaten Pasuruan.
"Kalau kuota setiap tahunnya ditambah, wah kami sangat berterima kasih sekali," singkatnya.
Lebih lanjut Gus Mujib juga menyinggung perihal beasiswa bagi guru PAUD di Kabupaten Pasuruan. Secara gamblang ia berharap agar Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk para Guru PAUD bisa melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Sebab rata-rata guru PAUD di Kabupaten Pasuruan masih lulusan SMA/MA. Bahkan ada yang hanya lulusan SMP.
"Padahal guru PAUD ini adalah pembentuk karakter anak sejak dini. Dari tangan dingin merekalah tercipta anak-anak yang berakhlaqul karimah. Berbudi pekerti luhur yang tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang handal," tegasnya.
Lebih lanjut Gus Mujib juga meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Komisi X untuk ikut memperhatikan keberadaan para tenaga administrasi di lembaga pendidikan. Caranya dengan mengalokasikannya dalam rekruitmen PPPK.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPRI RI, Agustina Wilujeng sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Mujib. Bahkan perihal Guru PAUD, Agustina sepaham dengan Pengasuh Ponpes Al Yasini ini.
"Kita sama ya pak. Bahwa Guru PAUD itu hadir untuk membentuk karaktakter anak. Wah applause sekali, karena guru kita sama ya pak. Bung Karno dan KH Wahid Hasyim yang juga berteman baik," ucapnya.
Semua usulan Gus Mujin akan menjadi catatan utama yang akan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Matur nuwon atensi dan usulan yang luar biasa dari Pak Wakil Bupati Pasuruan. Usulan bapak akan kami jadikan catatat utama untuk kami rekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan," tutup Agustin. (Ony/mil).
