Pasuruan, Pojok Telu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari sidang paripurna DPR RI yang mengagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022).
Walk outnya Wakil rakyat dari partai PKS pada dari sidang Paripurna DPR RI tersebut lantaran sebagai sikap penolakan Kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pusat. Hal tersebut juga di ikuti oleh legislator daerah, Seruan penolakan Kenaikan BBM juga disuarakan oleh dua Anggota Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan dari partai PKS Kabupaten Pasuruan.
Menurut Muhammad Zaini Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai PKS menganggap kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022, pukul 13.30 WIB dianggap kurang tepat dan terkesan terburu buru, karena bangsa Indonesia baru saja pulih dari dampak Covid-19 selain itu juga pertumbuhan roda perekonomian masih belum stabil.
 |
| Muhammad Zaini Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai PKS |
Muhammad Zaini menambahkan, Dampak lain yang di timbulkan dari kenaikkan BBM Bersubsidi adalah kenaikan harga pangan dan transportasi umum yang selama ini digunakan masyarakat kecil, sehingga akan berdampak meningkatnya jumlah kemiskinan.
Politisi PKS lain yakni Najib Setiawan juga menyuarakan hal yang sama. Dirinya meminta agar pemerintah dapat mengembalikan harga BBM Bersubsidi ke harga normal, aksi demo penolakan Kenaikan BBM Bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah karena dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat kecil.
 |
| Najib Setiawan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari partai PKS |
"Aksi demo penolakan kenaikkan BBM Bersubsidi haris mendapat respon cepat dari Pemerintah Pusat karna dampaknya ke rakyat kecil," Tutur Najib Setiawan.(Tom)
