Pasuruan, Pojok Telu.
Dinas pendidikan kabupaten Pasuruan, baru-baru ini dihebohkan oleh kata-kata "SAK CRET" bahasa sak cret yang di maksud adalah, karena salah dalam berkata, salah dalam bertutur, karena salah "sak cret an" kata Hasbullah, mungkin karena saking semangatnya atau ambisinya sehingga lupa diri, bisa saja Hasbollah mencari sensasi di hadapan para guru, karena dirinya baru saja di lantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
Menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) sepertinya jabatan yang sudah di idam-idamkan sejak lama oleh seorang Hasbollah, karena sedikit banyak Hasbullah pernah menjabat dilingkungan dinas pendidikan, kemudian di lantik menjadi Kadispora, setelah itu kembali lagi ke lingkungan Dispendik, tempat yang di idam-idamkan bahwa dilingkungan dinas pendidikan adalah lahan basah sehingga Hasbullah terlalu ber-ambisi.
Semenjak kepala dinas di jabat oleh Hasbullah, tata kelola malah semakin runcam & amburadul, baik di lapangan maupun di dalam kantor dinas pendidikan itu sendiri, hingga tidak mampu untuk membayar iklan yang sudah ditayangkan oleh media Radar Bangsa. Harga iklan yang sudah di tayangkan tidak sampai jutaan rupiah, hanya 500 ribu saja dan itupun di potong 100 ribu rupiah untuk apa tidak jelas keperuntukannya, dan fakta yang ada dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan tidak mampu untuk membayarnya, karena tidak ada uang kata Jujuk (bendahara), hal yang memalukan sebenarnya namun itulah faktanya hingga turun berita yang ke dua.
Dari amburadulnya di dinas pendidikan tersebut ahirnya Ketua LSM GP3H (Anjar Supriyanto S.H.). Angkat Bicara, dalam keterangannya, Anjar Supriyanto mengatakan bahwa, "Pendidikan di Kabupaten Pasuruan saat ini semakin amburadul, selain pelayanan dinas yang katanya satu pintu oleh kepala dinas pendidikan dirasa tidak efektif dan semakin carut marut. sekedar mengingatkan bahwa kepala dinas pendidikan tidak mampu membawa arah pendidikan sebagaimana tupoksinya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dimana harus fokus pada pengawasan para pendidik dan lembaga pendidikan agar tetap pada relnya".
"Kepala Dinas kecolongan tenaga pendidiknya tidak semua mengerti dan membuat Prota, Promes dan RPP, buktinya masih banyak tenaga pendidik yang menggunakan LKS sebagai bahan ajar mengajar, Kemudian carut marutnya pendidikan di pasuruan juga disebabkan orientasi lembaga pendidikan cenderung pada Bisnis dari pada sebagai lembaga pendidik. buktinya masih banyak lembaga pendidikan penerima BOS dan BOP yang menarik dana sumbangan yang bersifat wajib (SPP) berkedok sumbangan, dimana kalau ditanyak tentang RKS dan RKAS mereka tidak dapat menunjukkan riel penggunaannya". Begitu pungkas Anjar Supriyanto kepada pojok telu. (Ony).
