PASURUAN, pojoktelu.com
Pemerintah Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis bertema "Wujudkan Kolaborasi Antar Pihak Bagi Perubahan Sosial dan Lingkungan". Rabu,(10/06/26).
Forum yang berlangsung di Balai Desa Kepulungan ini menghadirkan perwakilan dari 18 perusahaan lokal, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
FGD ini menjadi wadah krusial untuk menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam mengatasi tantangan desa. Fokus utama pembahasan tertuju pada manajemen pengelolaan sampah, mitigasi dampak aktivitas industri, serta optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono, mengungkapkan bahwa program-program sosial dari perusahaan selama ini cenderung berjalan parsial dan belum terintegrasi dengan arah pembangunan desa yang jelas. Akibatnya, bantuan kerap kali tersalurkan hanya kepada kelompok atau komunitas tertentu, sehingga manfaatnya tidak dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Yang ingin kita bangun adalah sinergi yang terarah. Desa harus memetakan program secara jelas agar bantuan dari perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dasar program yang tidak tepat justru akan menjadi beban bersama di kemudian hari," tegas Didik.
Saat ini, Pemerintah Desa Kepulungan tengah menyusun sistem kolaborasi holistik yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari jajaran perangkat desa, pemuda, lembaga desa, hingga pelaku industri. Didik juga mengapresiasi peran Forum Komunikasi Lingkungan (FKL) yang selama ini aktif menjembatani komunikasi regulasi dan implementasi program TJSL antara desa dan sektor industri.
"Kami menyadari tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, hal terpenting adalah bagaimana seluruh perusahaan dan masyarakat mau duduk bersama demi membangun Kepulungan yang lebih baik," tambahnya.
Gayung bersambut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pasuruan, Eko Widiatmo, menekankan pentingnya desa memiliki cetak biru (roadmap) pembangunan yang matang sebelum menjalin kemitraan dengan dunia usaha. Menurutnya, pihak swasta pada prinsipnya siap mendukung kemajuan desa asalkan didasarkan pada kebutuhan yang terukur.
"Perusahaan membutuhkan arah dan target yang jelas. Oleh karena itu, desa harus menyiapkan perencanaan matang mulai dari tingkat dusun. Karang Taruna juga wajib dilibatkan sejak awal guna mengantisipasi miskomunikasi atau gesekan di lapangan," imbau Eko.
Eko juga meluruskan persepsi bahwa kerja sama dengan industri tidak selalu berupa bantuan dana. Kolaborasi bisa diwujudkan lewat pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, hingga pembenahan sistem pengelolaan sampah.
"Kemitraan harus dibangun secara sehat, berwawasan jangka panjang, dan saling menguntungkan tanpa membebani keuangan perusahaan," terangnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa isu sampah saat ini bersifat mendesak. Masalah terbesar kita adalah sampah. Penanganannya harus ketat sesuai aturan karena dampaknya fatal bagi lingkungan hidup dan kesehatan warga jika salah kelola.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, Nurkholis, menegaskan bahwa problem sampah mustahil diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Solusi jangka panjang harus dimulai langsung dari hulu, yaitu tingkat rumah tangga, melalui konsistensi budaya memilah sampah.
"Pemilahan harus dimulai dari rumah. Konsep dan regulasinya sudah lama ada, tetapi tantangan terberatnya adalah bagaimana mengimplementasikannya secara konsisten dan berkelanjutan di tengah masyarakat," jelas Nurkholis.
Merujuk pada regulasi pengelolaan sampah nasional, produsen memang memiliki tanggung jawab atas dampak produk yang mereka hasilkan. Namun, masyarakat sebagai konsumen juga memegang tanggung jawab yang sama dalam mengelola limbah domestik mereka.
Atas dasar itulah, DLH menantikan aksi nyata dari sektor industri untuk menyokong infrastruktur pengelolaan sampah di desa.
"Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kita menunggu bentuk konkret kolaborasi dari perusahaan agar persoalan sampah ini bisa tuntas dari akar hingga pucuknya," kata Nurkholis retoris.
Secara keseluruhan, FGD ini menjadi pijakan awal yang menjanjikan dalam mengadopsi model pembangunan partisipatif berbasis multipihak di Desa Kepulungan. Metode dialog interaktif ini terbukti efektif menyelaraskan berbagai kepentingan demi menghasilkan solusi bersama yang komprehensif.
Berbekal komitmen dari 18 perusahaan yang hadir, Pemerintah Desa Kepulungan optimistis forum ini segera melahirkan program-program konkret yang mampu memicu perubahan sosial positif, memulihkan kualitas lingkungan, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Zaq/red)
