SIDOARJO, pojoktelu.com
Masalah sampah di Kabupaten Sidoarjo terus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa penanganan sampah bukan sekadar tugas instansi tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Hal tersebut ditegaskan Subandi usai memimpin rapat koordinasi terkait pendampingan pengelolaan sampah di Desa Kepadangan dan Desa Kebaron (Kecamatan Tulangan), serta Desa Ketegan (Kecamatan Tanggulangin) di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Subandi menyoroti urgensi optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R). Ia menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo untuk melakukan pendampingan intensif, khususnya pada TPS3R yang saat ini tidak beroperasi maksimal.
"Saya sudah sampaikan kepada Plt. Kepala DLHK, jika ada TPS3R yang macet, harus dikawal. Kita petakan persoalannya secara detail, apakah terkendala manajemen, lokasi, atau faktor teknis lainnya," ujar Subandi.
Pemkab Sidoarjo berkomitmen melakukan evaluasi bulanan hingga pemantauan harian guna memastikan setiap kendala lapangan segera teratasi. Namun, Subandi mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat adalah kunci. Ia menyayangkan masih maraknya warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada kiriman sampah dari luar wilayah desa.
Untuk memberikan efek jera, Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng pihak kepolisian dalam menegakkan tata tertib (tatib) pengelolaan sampah. "Jika peringatan tidak diindahkan, kami akan melibatkan kepolisian. Ini bagian dari langkah tegas agar penanganan sampah berjalan efektif," tambahnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, mengungkapkan bahwa banyak desa sebenarnya telah memiliki struktur pengurus sampah, namun fungsinya belum optimal. Masalah utama sering kali berakar pada manajemen yang lemah dan penggunaan sarana seperti insinerator (tungku pembakaran) yang tidak dimanfaatkan.
"Jika manajemennya sehat, hasil pemilahan bisa bernilai ekonomi dan residunya akan kami bantu angkut. Kami juga akan mendampingi proses pembakaran yang benar menggunakan insinerator," jelas Arif.
Arif juga mewanti-wanti soal transparansi pengelolaan iuran sampah warga yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Dana tersebut harus dialokasikan secara jelas untuk operasional petugas, transportasi, hingga pembuangan residu ke TPA.
"Jika ditemukan oknum pengurus yang tidak amanah atau menyalahgunakan dana iuran, itu bisa masuk ranah pidana. Masyarakat yang sudah membayar tapi tidak mendapat layanan maksimal berhak melapor. Kami akan dampingi pembentukan kepengurusan baru yang lebih akuntabel," tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati Subandi kembali menyerukan pentingnya sinergi dari tingkat kabupaten hingga RT/RW. "Kita sedang 'berperang' melawan sampah. Perang ini hanya bisa kita menangkan jika semua pihak, mulai dari Bupati hingga warga, bergerak bersama," pungkasnya. (*)
