PASURUAN, pojoktelu.com
Menyikapi isu terkait jual beli lapak di Pasar Cheng Hoo Kecamatan Pandaan, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan memanggil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta keterangan resmi mengenai pengelolaan aset pasar daerah, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD mendesak Diskoperindag Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan pendataan ulang atau inventarisasi menyeluruh terhadap semua aset pasar. Langkah tegas ini diambil karena disinyalir banyak aset yang belum tercatat secara resmi. Akibatnya, potensi retribusi dan biaya sewa tidak masuk secara optimal ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, meminta dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan penertiban dan pembaruan dokumen legalitas.
"Pendataan ini bertujuan untuk menghentikan kebocoran retribusi akibat adanya oknum tidak bertanggung jawab yang menguasai aset tanpa menyetorkan pemasukan kepada daerah," ujar Agus.
Ia menambahkan, penguasaan aset daerah oleh oknum tertentu menjadi salah satu masalah utama yang harus segera dicarikan solusi.
"Jangan sampai aset daerah yang seharusnya bisa berkontribusi terhadap PAD, justru dikuasai pihak lain sehingga daerah kehilangan potensi pendapatannya," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, menyatakan kesiapannya untuk melakukan validasi data sesuai permintaan Komisi II.
"Kami diberi waktu hingga Senin depan untuk mendata ulang aset milik Pemkab Pasuruan. Kami akan menyisir para penyewa yang masa hak guna usahanya telah habis. Jika mereka tidak mau mengurus perpanjangan, hak sewa akan kami alihkan kepada penyewa baru agar aset tersebut kembali memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Pasuruan," jelas Ghoni. (Zaq/red)
