PASURUAN, PojokTelu.com
Pemerintah Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan publik dan konektivitas wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 serta penyelarasan dengan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2028, Senin (27/7/2026).
Mengusung tema "Penguatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Daerah", forum perencanaan pembangunan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
Kegiatan dihadiri Camat Gempol beserta jajaran, Pemerintah Desa Kepulungan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader TP PKK, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah usulan pembangunan ditetapkan sebagai prioritas utama. Di antaranya pengadaan mobil ambulans desa guna memperkuat layanan kesehatan dan penanganan keadaan darurat, rehabilitasi Jembatan Dusun Kajang II, pembangunan jalan penghubung Kepulungan–Ngerong, serta rehabilitasi jalan penghubung Kepulungan–Randupitu untuk meningkatkan akses mobilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi.
Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono, menegaskan bahwa penyusunan program pembangunan desa harus berpedoman pada regulasi yang berlaku sekaligus memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
"Per hari ini kita melaksanakan Musrenbang berdasarkan regulasi. Tetapi sebelum menentukan prioritas kebijakan kegiatan tahun 2027, kita juga harus memperhatikan efisiensi di setiap kegiatan yang akan kita laksanakan," ujarnya.
Menurut Didik, pemerintah desa harus mampu menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, pelayanan dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Ia menjelaskan, proses penjaringan aspirasi masyarakat telah dilakukan sebelum Musrenbangdes digelar sehingga usulan yang dibahas merupakan kebutuhan riil warga.
"Musyawarah dan penjaringan aspirasi masyarakat sudah dilaksanakan. BPD juga sudah memahami bahwa efisiensi sedang gencar dilaksanakan dan apa yang menjadi prioritas nantinya," Ujar Didik Hartono, Kepala Desa Kepulungan.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Desa Kepulungan juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi desa. Didik berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya diukur dari banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun. Pemerintah pusat telah menggunakan Indeks Desa sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan desa secara lebih komprehensif, meliputi aspek pelayanan dasar, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan.
"Jadi, Indeks Desa bukan sekadar memberikan peringkat, tetapi membantu kita melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu dibenahi," tutupnya. (*)
