SIDOARJO, pojoktelu.com
Dampak positif yang nyata bagi masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang wajib diwujudkan melalui kerja nyata guna menyelesaikan berbagai persoalan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026). Prosesi pelantikan ini diikuti oleh 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV), serta 6 pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.
Dalam arahannya, Subandi meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk memaknai momen ini sebagai bagian dari perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Ini bukan sekadar kehormatan, melainkan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Ada harapan besar dari masyarakat agar pemerintah hadir memberikan solusi konkret atas masalah mereka," ujar Subandi.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata. Setiap kebijakan dan program kerja harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat langsung.
Untuk mencapai target tersebut, Subandi menginstruksikan seluruh jajaran mulai dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi. Kerja sama tim dinilai menjadi kunci efektivitas program pembangunan.
“Ukuran keberhasilan seorang pejabat adalah seberapa besar dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Subandi menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika birokrasi. Kebijakan ini diambil demi memperkuat struktur organisasi, mempercepat program pembangunan, serta mengoptimalkan pelayanan publik.
Selain penguatan internal, ia menekankan pentingnya menjaga harmonisasi dengan DPRD Sidoarjo serta merangkul Aparat Penegak Hukum (APH). Sinergi antarlembaga ini krusial agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih kuat, aman, dan terarah.
“Mutasi ini hal yang biasa untuk membangun kekuatan organisasi, percepatan pembangunan, dan optimalisasi pelayanan. Kita juga harus menjaga harmonisasi dengan DPRD serta bersinergi dengan rekan-rekan APH di Sidoarjo,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya, Subandi berharap para pejabat baru segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang solid, kita berharap pelayanan publik di Sidoarjo menjadi lebih cepat, responsif, dan mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
