SIDOARJO, pojoktelu.com
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus berupaya menangani luberan lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak Jumat (10/07/2026). Luberan tersebut muncul di titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan. Lokasi ini sangat dekat dengan jalur rel kereta api dan jalan raya Porong. Saat ini, PPLS tengah melakukan penanganan darurat berupa peninggian tanggul yang bocor.
Kondisi luberan lumpur yang diduga akibat penurunan tanah (subsidence) di sekitar tanggul tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat meninjau lokasi pada Senin (13/07/2026) pagi.
Kedatangan wakil rakyat tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mahdani, serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto.
Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana, berharap pihak PPLS segera mencarikan solusi konkret untuk mengatasi kebocoran tanggul tersebut karena kondisinya sangat membahayakan. Jika tidak segera dibenahi, luberan lumpur berpotensi menggenangi jalur transportasi vital. Ia menegaskan bahwa dampak buruk bencana masa lalu tidak boleh terulang kembali, dan keselamatan warga Sidoarjo harus menjadi prioritas utama.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar warga saya selamat. Mengapa? Karena permasalahan warga yang tertimpa bencana 20 tahun lalu saja belum sepenuhnya selesai, jangan sampai ini terulang lagi. Segera carikan solusinya, itu harapan saya,” tegas Mimik.
Mimik menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo terus berkomitmen penuh dalam upaya penanganan ini melalui komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian terkait. Ia ingin penanganan luberan saat ini bisa segera tuntas agar masyarakat tidak dibayang-bayangi oleh trauma semburan lumpur dua dekade silam.
“Kami tetap berkomitmen untuk membantu dan terus berkoordinasi dengan panjenengan semua, baik dari Kementerian PU maupun DPR RI,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta agar luberan lumpur segera ditangani dengan cepat. Selain mengancam keselamatan masyarakat, dampak kelumpuhan jalur vital ini dinilai dapat mengganggu perekonomian nasional.
“Jika tidak segera ditanggulangi, dampaknya bisa meluas dan menghambat transportasi publik serta logistik. Ini jalan nasional, jadi tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga bisa menghambat perekonomian Jawa Timur dan nasional,” kata Bambang Haryo.
Untuk itu, Bambang meminta penanganan serius, seperti memperbesar dan mempercepat volume pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong. Selain itu, kekuatan dinding-dinding tanggul pembatas juga harus diperkuat kembali secara menyeluruh.
“Saya minta penanganan pembuangan lumpur menuju sungai dilakukan dengan serius, terutama unsur airnya yang perlu dipercepat. Kedua, perkuat kembali semua dinding tanggul lumpur Lapindo ini,” pintanya.
Bambang juga mendorong Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan early warning system (sistem peringatan dini). Sistem ini sangat penting agar masyarakat dapat segera melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi kondisi darurat, sehingga potensi korban jiwa dan kerugian material dapat diminimalisasi.
“Saya meminta Bu Wabup untuk merealisasikan early warning system. Ini penting supaya warga dapat segera melakukan evakuasi jika terjadi bencana, karena di sekitar sisi ini ada ribuan atau bahkan ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, membenarkan bahwa penurunan tanah memang terjadi pada struktur tanggul. Berdasarkan data pengukuran berkala, penurunan tinggi tanggul rata-rata mencapai 0,5 meter per tahun. Dari total 11 kilometer panjang tanggul, terdapat titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, salah satunya di titik P10D yang berbatasan langsung dengan jalur kereta api dan jalan raya Porong.
“Penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah setengah meter per tahun. Namun, di sepanjang 11 kilometer ini kondisinya variatif. Memang di area tanggul sisi selatan relatif lebih stabil dibandingkan dengan sisi barat ini,” jelas Arif.
Arif menerangkan bahwa penyebab penurunan tanggul ini dipengaruhi oleh faktor kondisi geologi Sidoarjo yang merupakan daerah endapan sedimen, sehingga memiliki daya dukung tanah yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan dua sesar atau patahan aktif, yaitu sesar Siring dan sesar Watukosek.
“Kami akan menghitung kembali stabilitas beban timbunan yang ada untuk menentukan sampai elevasi berapa peninggian tanggul baru yang aman nantinya,” tambahnya.
Saat ini, PPLS sedang melakukan peninggian tanggul darurat setinggi sekitar 1 meter menggunakan alat berat yang terus bekerja di lokasi. Langkah ini diambil sebagai penanganan awal sebelum dilakukan perhitungan teknis elevasi yang baru.
Arif juga memastikan bahwa luberan ini bukan disebabkan oleh peningkatan volume semburan pusat lumpur. Jika dibandingkan dengan awal bencana 20 tahun lalu yang mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik per detik, saat ini volume rata-rata semburan sudah jauh menurun di kisaran 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari. (Zaq/git/red)
