SIDOARJO, pojoktelu.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan RT/RW dan Rumah Ibadah (GARDU Sosial). Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan, melindungi tenaga kerja, sekaligus menekan angka kemiskinan akibat risiko kerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., dan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P.
Kegiatan yang digelar di Tugu Jayandaru Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo pada Minggu (21/6/2026) ini turut dihadiri oleh jajaran kepala dinas, Ketua PKDI, para Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan (Sidoarjo, Juanda, dan Krian), camat, lurah, kepala desa, serta pengurus RT/RW setempat.
Dalam sambutannya, Fenny menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman, khususnya bagi pekerja informal.
"Pemkab Sidoarjo hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat akan terlindungi saat terjadi risiko kecelakaan kerja maupun risiko lainnya," ujar Fenny.
Ia menjelaskan bahwa manfaat perlindungan ini sangat komprehensif, mencakup penanganan kecelakaan kerja hingga santunan kematian. Nilai iurannya pun sangat terjangkau bagi masyarakat.
"Bagi penerima upah, iurannya hanya Rp16.800 per bulan, sedangkan untuk bukan penerima upah sebesar Rp11.800 per bulan. Jika terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Apabila terjadi risiko meninggal dunia, ahli waris juga akan mendapatkan santunan," urainya.
Fenny menambahkan, Pemkab Sidoarjo saat ini telah mendaftarkan ekosistem pedesaan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari perangkat desa, kepala desa, kader kesehatan, kader PPKBD, hingga kader sub-PPKBD.
"Saya meminta pengurus PKDI untuk ikut menggetoktularan (menyebarluaskan) program ini. Tidak hanya berhenti di perangkat desa, BPD, RT/RW, dan kader saja, tetapi harus menyasar masyarakat luas agar tidak ada lagi kasus kemiskinan mendadak atau kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, masa depan anak-anak juga terjamin karena ada fasilitas beasiswa," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo, Arie Fianto Sofyan, S.E., M.Sos, memaparkan bahwa kepesertaan aktif di Sidoarjo saat ini baru mencapai sekitar 487 ribu peserta atau 39,60 persen. Artinya, masih ada sekitar 631 ribu masyarakat yang belum terlindungi.
"Masih banyak masyarakat yang perlu kita dorong. Jika tidak segera dilindungi, hal ini berpotensi memicu munculnya angka kemiskinan baru di masa depan," jelas Arie.
Dalam momen peluncuran tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada ahli waris peserta. Santunan sebesar Rp109.728.060 diserahkan kepada Siti Rohma, ahli waris almarhum Abdul Malik (Perangkat Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu).
Selain itu, santunan sebesar Rp238 juta juga diberikan kepada Nur Laili Fitria, ahli waris almarhum Wahyudi Sugianto, seorang pengemudi ojek daring (online) yang terdaftar sebagai peserta bukan penerima upah. Santunan tersebut mencakup jaminan kematian serta manfaat beasiswa pendidikan anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.
Arie mengakui salah satu tantangan terbesar saat ini adalah minimnya pemahaman masyarakat dalam membedakan fungsi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Lewat GARDU Sosial, RT/RW dan rumah ibadah diharapkan mampu menjadi pusat edukasi yang efektif.
Sebagai percontohan, dilakukan pula penyematan simbolis kepada ekosistem rumah ibadah sadar jaminan sosial, yakni Masjid Al Barokah (Makah), Perum Watasa, Desa Sumput, yang telah mendaftarkan 42 peserta. Penghargaan serupa diberikan kepada ekosistem RT/RW dari RW 9 Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, yang telah berhasil merangkul hampir 1.200 peserta.
"Kami berharap ekosistem rumah ibadah dan RT/RW ini menjadi role model bagi wilayah lain di Sidoarjo. Program GARDU Sosial harus terus disebarluaskan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial," pungkas Arie. (*)
